Skip to main content

Saat ini, Badan Usaha UMKM Menggunakan Tarif Pajak Reguler

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau sering kita dengar istilah PP-23 menarik perhatian para pelaku usaha pada saat diterbitkannya yaitu pada pertengahan tahun 2018, khususnya para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di tanah air.

Topik yang lebih banyak dibahas saat itu tentu saja penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Angka tersebut turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penerapan PP-23 ini tentunya telah dinikmati oleh banyak wajib pajak yang memang jumlah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi sangat banyak selama tiga tahun pajak terakhir yaitu tahun pajak 2018, 2019 dan 2020.

Selain tarif yang relatif kecil, hal lain yang sangat membantu dari PP-23 adalah kemudahan penghitungan, pembayaran dan pelaporan tanpa harus melakukan pembukuan. Cukup menghitung omzet perbulan kemudian dikalikan dengan tarif PPh Final 0,5%, maka itulah jumlah pajak yang harus dibayar.

Tahun pajak 2020 telah berakhir, dan bulan Maret dan April 2021 merupakan momen pelaporan kegiatan usaha pada tahun pajak 2020, dimana mungkin sebagian besar pelaku UMKM menggunakan mekanisme PPh Final berdasarkan PP-23.

Namun ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak banyak disadari bahwa usia PP-23 ada batasnya, bahkan bisa dikatakan umurnya relatif singkat, terutama bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas ( PT). Berdasarkan Pasal 5 PP-23, jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu paling lama:

(a) 7 tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;

(b) 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

(c) 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu mulai dari tahun pajak 2018 (untuk wajib pajak terdaftar sampai dengan 2018) atau tahun pajak terdaftar (untuk wajib pajak terdaftar tahun 2019 dan setelahnya). Dengan demikian, bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT yang terdaftar pada tahun 2018 atau lebih awal, PPh final PP-23 akan dikenakan hingga tahun pajak 2020.

Apa selanjutnya?

Karena PP-23 merupakan aturan khusus (lex specialist) dan apabila jangka waktu yang ditentukan telah habis, maka kembali ke aturan umum dengan menghitung PPh berdasarkan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang Penghasilan Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). dalam Pasal 6 ayat (1). dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Singkatnya, bagi wajib pajak yang melakukan usaha, untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak harus ada pembukuan. Tiga tahun dianggap cukup bagi universitas untuk mempersiapkan diri untuk pembukuan. Jadi untuk badan usaha berbentuk PT yang telah terdaftar pada tahun 2018 atau tahun sebelumnya, maka untuk tahun pajak 2021 wajib melakukan pembukuan dan penghitungan pajak penghasilannya menggunakan mekanisme umum yaitu menggunakan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Sebagai informasi bahwa berdasarkan UU Cipta Kerja, tarif yang digunakan Wajib Pajak Badan adalah 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Tentunya bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat tetap ada tarif khusus berdasarkan Pasal 31E UU PPh.

Mengenai angsuran tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) bagi Wajib Pajak UMKM yang mengubah skema diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 / PMK.03 / 2018 yang berlaku mulai tanggal 27. Agustus 2018. Dalam peraturan ini terdapat dua kategori Wajib Pajak PT, yaitu:

(a) Bagi Wajib Pajak Bank, BUMN, BUMD, Perusahaan Tercatat, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib membuat laporan keuangan berkala serta Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu (Pasal 25 ayat (7) huruf b dan c. maka penghitungan besarnya angsuran pajak diatur dalam PMK Nomor 215 / PMK.03 / 2018 yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 2018, dan

(b) Bagi Wajib Pajak lain (selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan c), penghitungan besaran angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru. Berdasarkan Pasal 10 PMK Nomor 215 / PMK.03 / 2018, angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak baru (selain Wajib Pajak baru untuk merger, peleburan, akuisisi usaha, dan / atau perluasan usaha) pada tahun pajak berjalan adalah NIL. .

Semoga Wajib Pajak yang dalam tiga tahun pajak terakhir telah menggunakan mekanisme PPh Final berdasarkan PP-23 khususnya Wajib Pajak badan khususnya yang merupakan Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas siap untuk meninggalkan PP-23 dan mempersiapkan diri dengan baik. memesan dan siap mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

Comment Policy: Silahkan berkomentar sesuai topik pada postingan diatas. Komentar yang berisikan tautan ke halaman lain akan ditinjau terlebih dahulu.
Buka Komentar