Skip to main content

Pajak Baru Youtuber, Buruan Lakukan Ini


Beberapa minggu yang lalu Youtube mengirim surat elektronik (email) ke semua pembuat konten yang memonetisasi akun mereka. Informasi tersebut dikutip dari laman media sosial Ferry Irwandi, seorang Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) yang juga seorang Youtuber. Monetisasi merupakan pintu gerbang ketika para youtuber membolehkan iklan atau adsense yang muncul di sela-sela tayangan video mereka, sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut.

Email tersebut berisi setidaknya tiga poin pemberitahuan. Pertama, pemerintah Amerika Serikat meminta Youtube untuk memungut pajak dari kreator Amerika dan non-Amerika. Pajak dipungut atas penghasilan dari setiap Google Adsense yang ditonton oleh audiens Amerika. Artinya jika ada video youtuber indonesia yang di tonton oleh penonton dari amerika, maka penghasilan dari adsense akan dipotong pajak dengan tarif yang ditetapkan.

Sebaliknya, jika audiens bukan dari Amerika, tidak akan ada pemotongan pendapatan adsense. Namun, ada implikasi lain yang harus dipenuhi oleh semua YouTuber yang membuka tap Adsense pada konten mereka. Kewajibannya adalah mengisi info pajak atau informasi pajak di akun adsense mereka. Praktisnya, Youtuber harus memasukkan NPWP atau semacam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika kewajiban ini diabaikan, maka para YouTuber harus siap menerima potongan pendapatan sebesar 24% dari adsense yang akan mereka terima, meskipun tidak ada penonton konten mereka yang berasal dari Amerika. Di akhir rangkumannya, Ferry mengimbau para YouTuber untuk segera mendaftar sebagai pembayar pajak.

Sebagaimana diamanatkan undang-undang, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem penilaian mandiri. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penilaian sendiri tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Hindari Strategi Pemotongan

Jauh sebelum kebijakan baru YouTube ini muncul, Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas resmi pemungut pajak di Indonesia telah mengundang para kreator konten untuk membayar pajak. Imbauan ini muncul setelah "profesinya" sebagai kreator konten viral di kalangan publik dan dinilai menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup signifikan. Tidak hanya dari monetisasi Google Adsense, tetapi juga dukungan kerjasama dari sponsor, atau bisnis lainnya. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh Youtuber yang telah mendapatkan penghasilan ini?

Mendaftar

Dalam hal YouTuber yang kini wajib mengisi informasi perpajakan belum memiliki NPWP, sebaiknya segera mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Cara registrasi dapat dilakukan secara online melalui channel e-registrasi pada halaman tax.go.id. NPWP akan segera diproses maksimal satu hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima dengan lengkap dan benar. NPWP elektronik akan otomatis dikirimkan ke alamat email wajib pajak. NPWP fisik akan dikirimkan melalui pos ke alamat yang terdaftar selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. Pasca registrasi, segala pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelayanan secara digital dapat diakses melalui single login di halaman tax.go.id.

Menghitung pajak

Merujuk pada PER-17 / PJ / 2015, profesi Youtuber ini dikategorikan sebagai pekerjaan mandiri yang terdaftar di Kelompok Lapangan Usaha Pekerja Seni (KLU) dengan kode 90002. Pekerjaan gratis lainnya yang termasuk dalam kategori KLU ini antara lain pemain musik, presenter, penyanyi, komedian, bintang film, sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, model / model, pemain drama, dan penari. Ketenagakerjaan gratis dalam KLU ini tidak dapat menggunakan skema PPh final berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, pajak dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ( UU PPh) dengan menerapkan skema tarif progresif.

Ada dua mekanisme penghitungan untuk memperoleh pendapatan fiskal bersih. Pertama, jika wajib pajak membuat pembukuan, pendapatan fiskal bersih diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak. Kedua, jika Wajib Pajak melakukan pencatatan, maka penghasilan fiskal neto diperoleh dari penghasilan bruto dikalikan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17 / PJ / 2015. Kewajiban Pembukuan dikecualikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan mandiri, yang menurut Pasal 28 ayat (2) UU KUP diperbolehkan menggunakan NPPN. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau bekerja mandiri dengan penghasilan bruto tahunan kurang dari 4,8 miliar rupiah.

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memasang PPh Pasal 25 setiap bulan. Besaran angsuran adalah jumlah penghasilan bersih fiskal dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan pasal 17, kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam porsi tahun pajak. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi baru didaftarkan maka besaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

1. Membayar pajak

Pembayaran pajak tidak dilakukan di kantor pajak, tetapi di bank atau kantor pos yang ditunjuk. Pembayarannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk setoran tunai di bank atau kantor pos perseptual, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mesin Electronic Data Capture (EDC), internet banking, mobile banking, bahkan melalui marketplace. Sebelum pembayaran dilakukan, wajib pajak wajib membuat kode tagihan secara online melalui menu e-billing pada halaman online DJP. Jalur lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan kode tagihan pajak antara lain bank atau kantor pos perseptual, mesin ATM, laman portal penerimaan negara di mpn.kemenkeu.go.id, melalui WhatsApp atau email resmi untuk KPP terdaftar, Kring Pajak 1500200, dan Layanan Aplikasi. Pemberi. (ASP) seperti Pajak Online, Pajakku, SoluTax, dan Jurnal Consulting. Jenis penyetoran adalah jangka waktu PPh Pasal 25/29 untuk orang pribadi dengan Kode Rekening Pajak (KAP) 411125 dan Kode Jenis Pajak (KJP) yang digunakan adalah 100. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. Melaporkan pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-9 / PMK.03 / 2018 pasal 10 ayat (3) bahwa Wajib Pajak yang membayar PPh pasal 25 dan telah memperoleh pengesahan dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Penghasilan Berkala. Pajak Pasal 25 sesuai dengan tanggal berlakunya. . Artinya Wajib Pajak cukup melaporkan SPT Tahunan PPh orang yang terutang selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui e-Form pada halaman online DJP atau melalui Aplikasi e-SPT. Formulir yang digunakan adalah formulir 1770.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh YouTuber tidak hanya bertujuan untuk menghindari pemotongan pajak dari Youtube saja. Jauh dari itu, ini merupakan bentuk kontribusi para pengguna YouTube dalam mengisi penerimaan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak masih memainkan peran sentral dalam penerimaan APBN. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat yang bekerja dan mencari nafkah di Indonesia, ada baiknya youtuber dapat memberikan kontribusi timbal balik kepada bangsa dengan membayar pajak.

Comment Policy: Silahkan berkomentar sesuai topik pada postingan diatas. Komentar yang berisikan tautan ke halaman lain akan ditinjau terlebih dahulu.
Buka Komentar