Skip to main content

Meterai Rp 10.000 Dikeluarkan, Lihat Berikut Cara Menggunakannya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1, Meterai adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah sesuatu yang tertulis atau tertulis, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti atau informasi. Stempel juga memiliki arti tersendiri yaitu label atau strip dalam bentuk onboard, elektronik atau bentuk lain yang memiliki ciri dan mengandung unsur keamanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

Penggunaan meterai ini didasarkan pada prinsip kesederhanaan, artinya meterai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya, efisiensi artinya meterai harus berorientasi pada meminimalkan penggunaan meterai. sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, keadilan artinya materai menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, kepastian hukum artinya materai harus mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan sarana materai itu sendiri. bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat terutama dalam memajukan kesejahteraan umum. Penggunaan meterai ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, memberlakukan bea materai secara lebih berkeadilan dan menyelaraskan ketentuan materai. tugas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. undangan.

Berkaitan dengan tujuan penggunaan meterai, yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan negara, menjadi salah satu penyebab kenaikan tarif bea materai. Pemilihan meterai sebagai alternatif dalam meningkatkan penerimaan negara dikarenakan sifatnya yang fleksibel sehingga membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Akibat pandemi inilah yang menjadi alasan kuat kenaikan tarif bea materai sehingga dapat membantu mengoptimalkan penerimaan negara pada saat pandemi yang sedang kita alami.

Lalu, Bagaimana Pengenaannya?

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dijelaskan tentang pengenaan bea meterai terhadap dokumen yang dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan suatu peristiwa yang bersifat perdata, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen yang bersifat perdata seperti surat perjanjian, sertifikat, deklarasi atau surat sejenis lainnya, akta notaris beserta grosse, copy dan kutipannya, akta pejabat pembuatan akta tanah beserta salinan dan kutipannya, sekuritas dalam nama dan bentuk apapun, dokumen transaksi sekuritas, dokumen lelang berupa kutipan berita acara lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 yang menyatakan telah menerima uang atau mengandung pengakuan bahwa hutang telah dilunasi atau diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dan dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa dokumen yang tidak dikenakan materai berupa dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas orang dan barang, segala bentuk ijazah, penerimaan pembayaran gaji, uang tunggu, pensiunan, tunjangan dan pembayaran lainnya. , bukti penerimaan uang negara dari kas. kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lain yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerimaan semua jenis pajak dan penerimaan lain yang dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lain. ditunjuk.

Ada beberapa perbedaan yang jelas dengan aturan pengenaan perangko Rp3.000 dan Rp6.000. Materai sebelumnya dikenakan untuk dokumen dengan nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00, sedangkan materai Rp. 10.000 ini berlaku untuk dokumen yang memiliki nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00. Perbedaan tersebut merupakan bukti tercapainya tujuan penyesuaian kebutuhan masyarakat karena dengan ini para pelaku UMKM atau masyarakat kecil yang melakukan transaksi di bawah Rp. 5.000.000,00 tidak dibebani dengan pengenaan bea materai ini.

Setelah cap Rp10.000 dikeluarkan, apakah prangko Rp3.000 dan Rp6.000 tidak berlaku lagi?

Penerbitan materai Rp. 10.000, pasti sudah mengalami masa transisi dari 6000 menjadi 10.000. Selama segel belum dikeluarkan, Rp. 10000 ini diperbolehkan untuk menggunakan 3000 dan 6000 segel dengan nilai minimum 9000 untuk setiap dokumen. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyampaikan bahwa meterai sebelumnya masih dapat digunakan hingga akhir Desember 2021. Namun setelah Desember 2021 meterai Rp. 6000 dan Rp. 3000 tidak dapat digunakan lagi. Pada Januari 2021 Materai Rp. 10000 telah didistribusikan dan dapat dibeli di Kantor Pos terdekat.

Selain berdampak pada pengenaan biaya meterai, terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada kenaikan bea meterai, salah satunya kewajiban membayar meterai di atas dokumen kertas. Ada beberapa ketentuan yang menyebutkan Wajib Pajak yang memiliki dokumen dokumen seperti cek atau bilyet giro yang masih menggunakan meterai Rp. 3000 atau Rp. 6000 dapat mengajukan permohonan stempel penuh pada perangko agar dokumen tidak kena materai.

Dengan kenaikan tarif bea materai diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara Republik Indonesia dan membantu mengentaskan UMKM yang nilai transaksi di bawah Rp5.000.000.

Comment Policy: Silahkan berkomentar sesuai topik pada postingan diatas. Komentar yang berisikan tautan ke halaman lain akan ditinjau terlebih dahulu.
Buka Komentar