Skip to main content

Ini adalah Perlakuan Pajak SPT Tahunan Lebih Bayar

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak di Indonesia. Saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, wajib pajak akan menghitung ulang penghasilan, pengeluaran, pajak terutang, dan kredit pajak yang diperoleh wajib pajak untuk satu tahun pajak.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas pajak terutang dan kredit pajak dalam satu tahun pajak, maka akan dihasilkan tiga jenis SPT. Apabila jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak yang dimiliki Wajib Pajak, maka akan menghasilkan SPT Nihil; kemudian, apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari kredit pajak, maka akan mengakibatkan SPT Kurang Bayar; dan terakhir, apabila jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak, maka akan mengakibatkan SPT Lebih Bayar.

Pelaporan SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar jarang ditemui dalam pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Hal ini dikarenakan sebagian besar WPOP di Indonesia memiliki pekerjaan sebagai pegawai yang kewajiban perpajakannya telah dipenuhi melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi kerja. Namun dalam beberapa kasus, pelaporan SPT PPh yang dibuat oleh WPOP juga dapat berstatus Lebih Bayar, terutama bagi WPOP yang melakukan pekerjaan mandiri atau pernah melakukan pembukuan.

Sebagian besar WPOP tidak sepenuhnya memahami aspek perpajakan jika SPT tahunan mereka dibayar lebih. Sebagian besar WPOP masih menganggap penyelesaian SPT LB hanya dilakukan melalui pemeriksaan, sebenarnya dalam peraturan Pasal 17 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diatur selain mekanisme pemeriksaan (Pasal 17B). ), penyelesaian SPT LB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak juga dapat diproses melalui mekanisme penelitian (Pasal 17C dan 17D).

Pemeriksaan

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran yang pertama adalah melalui pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat 1 UU KUP. Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setelah melaporkan SPT Tahunan berstatus LB, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, Kantor Pajak akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Jangka waktu pemeriksaan permohonan refund yang diajukan Wajib Pajak adalah 12 bulan.

Melalui hasil pemeriksaan tersebut, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Apabila masa pemeriksaan 12 bulan telah lewat, DJP belum mengeluarkan SKP, maka permohonan restitusi yang diajukan Wajib Pajak dianggap disetujui seluruhnya.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, DJP mengeluarkan SKPLB atas permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak, maka proses selanjutnya DJP akan menghitung lebih bayar pajak yang dimiliki Wajib Pajak terhadap utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Jadi jika berdasarkan penelitian ternyata Wajib Pajak masih memiliki hutang pajak yang belum dilunasi, maka kelebihan pembayaran pajak yang dimiliki wajib pajak akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi hutang pajak tersebut.

Apabila setelah dilakukan penghitungan hutang pajak masih terdapat sisa kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak melalui penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Lebih Bayar Pajak). SKPKPP ini diterbitkan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal SKPLB diterbitkan.

Berdasarkan SKPKPP dan rekening atas nama Wajib Pajak, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak) sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Penelitian

Selain melalui mekanisme pemeriksaan yang relatif lebih kompleks dan membutuhkan jangka waktu yang lama, WPOP yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu juga dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mekanisme yang lebih ringkas dan cepat yaitu melalui penelitian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penelitian ini dikenal sebagai mekanisme pembayaran pajak pendahuluan.

Ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan ini diatur dalam Pasal 17C UU KUP untuk Wajib Pajak kriteria tertentu dan Pasal 17D untuk Wajib Pajak persyaratan tertentu, dan diatur lebih rinci dengan peraturan pelaksanaan dalam PMK 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar Pajak.

Penjelasan mengenai Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau yang sering disebut Wajib Pajak patuh diatur dalam Pasal 3 PMK 39 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi beberapa persyaratan seperti:

  1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
  2. tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin membayar pajak dengan mencicil atau menunda;
  3. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut; dan
  4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pengembalian dana awal kelebihan pembayaran pajak tidak hanya diberikan kepada WPOP yang memenuhi kriteria tertentu, tetapi juga untuk WPOP yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai Wajib Pajak Wajib Tertentu diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 PMK 39 Tahun 2018.

WPOP yang memenuhi persyaratan tertentu adalah: WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan independen yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi; dan WPOP yang menjalankan bisnis atau pekerjaan mandiri yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar dengan jumlah lebih bayar maksimal 100 juta rupiah.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 17C dan 17D UU KUP dapat mengajukan permohonan pengembalian dana pendahuluan untuk diproses melalui penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pajak Pendahuluan (SKPPKP). SKPPKP untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu diterbitkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap, sedangkan untuk WPOP Persyaratan Tertentu diterbitkan SKPPKP dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

SKPPKP yang telah diterbitkan kemudian dihitung terlebih dahulu dengan hutang pajak yang masih dimiliki oleh Wajib Pajak, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Utang Pajak.

Comment Policy: Silahkan berkomentar sesuai topik pada postingan diatas. Komentar yang berisikan tautan ke halaman lain akan ditinjau terlebih dahulu.
Buka Komentar