Skip to main content

Lebih Mudah Membayar Pajak di Era Digital

Setiap orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebenarnya wajib mendaftar untuk mendapatkan NPWP sebagai sarana dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan seseorang atau badan hukum setelah memiliki NPWP meliputi penghitungan, pembayaran / penyetoran, dan pelaporan perpajakan.

Jenis pajak yang berbeda tentunya akan memiliki perlakuan pajak yang berbeda pula. Penghitungan PPh Pasal 21 tentunya akan berbeda dengan penghitungan PPh Pasal 22 baik dari segi tarif, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), rumus penghitungan, dan sistem pengkreditan pajak. Akurasi dan pengetahuan dasar perpajakan yang baik dari wajib pajak diperlukan untuk menghitung pajak terutangnya secara akurat.

Jika mengalami kesulitan dalam menghitung pajak terutang, Anda dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak, Konseling dan Konsultasi (KP2KP) untuk mendapatkan konsultasi gratis dengan Account Representative (AR). Selama pandemi ini, Anda juga bisa mendapatkan layanan konsultasi melalui chat ke 10 nomor layanan KPP tempat Anda terdaftar.

Setelah wajib pajak menghitung pajak yang terutang, maka wajib pajak dapat segera melaksanakan kewajiban perpajakan selanjutnya yaitu pembayaran pajak ke kas negara.

Transformasi Pembayaran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah bukti pembayaran atau pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38 / PJ / 2009 tentang Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24 / PJ / 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 38 / PJ / 2009 Tentang Formulir Pembayaran Pajak.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak / surat ketetapan pajak / surat penagihan pajak dengan menggunakan satu kode rekening pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagai dimaksud dalam penjelasan. Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Sistem pembayaran / penyetoran pajak dengan menggunakan SSP ini juga dapat disebut sebagai metode pembayaran / penyetoran pajak konvensional.

E-Billing

Penggunaan SSP yang dianggap sudah ketinggalan zaman, kini Anda dapat melakukan pembayaran / penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak elektronik menggunakan e-Billing demi kemudahan dan kemudahan wajib pajak.

e-Billing merupakan salah satu bentuk adaptasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap perkembangan era serba elektronik ini. Kini, pembayaran pajak bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari.

Untuk dapat melakukan pembayaran / penyetoran pajak secara elektronik, wajib pajak terlebih dahulu harus membuat kode tagihan di KPP / KP2KP, teller bank, kantor pos, atau situs resmi layanan penagihan mandiri.

Sama seperti SSP, satu e-Billing hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak / Surat Ketetapan Pajak / Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Rekening Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.

Setelah memiliki kode billing, wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran / penyetoran pajak. Dalam proses pembayaran / penyetoran pajak, KPP / KP2KP hanya berperan sebagai penyedia e-Billing, pengawasan pembayaran, dan administrasi perpajakan lainnya. Sedangkan penerimaan pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak di kantor pos, bank, mesin ATM, dan mini ATM.

Kerja Sama Pihak Ketiga

Maraknya penggunaan aplikasi marketplace yang bisa diakses dengan mudah di perangkat pintar (smartphone) memicu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran / penyetoran pajaknya.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2019 bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak, dua dari sekian banyak marketplace yang digandrungi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik kerja sama Kementerian Keuangan dengan Tokopedia dan Bukalapak. “Agar proses pembayaran pajak semudah membeli pulsa, kami bekerja sama dengan berbagai jalur pembayaran pajak,” ujarnya.

UMKM Lebih Mudah Membayar Pajak

Banyaknya UMKM dan kontribusi perpajakannya di Indonesia membuat DJP terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi UMKM.

Kini, UMKM dengan pendapatan kotor di bawah Rp 4,8 miliar dan bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan pembayaran tanpa harus membuat kode tagihan terlebih dahulu jika melakukan pembayaran melalui mesin ATM.

Diharapkan dengan berbagai inovasi yang mempermudah pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM dan Wajib Pajak lainnya dapat meningkatkan semangat membayar pajak dan bersama-sama bekerja sama membangun negara untuk Indonesia maju.

Comment Policy: Silahkan berkomentar sesuai topik pada postingan diatas. Komentar yang berisikan tautan ke halaman lain akan ditinjau terlebih dahulu.
Buka Komentar